IZIN TRAYEK & KARTU PENGAWAS. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Bus Umum dan mobil penumpang umum. 000,- oleh pemohon; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur dan NPWP pemohon dan badan usaha; Fotokopi dokumen legalitas badan hukum dalam hal permohonan izin trayek oleh badan hukum; Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi seluruh kewajiban. Adapun pengujian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung seperti: lampu dan daya pancar, gas buang, sistem kemudi, kaki. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Barito Kuala terkait Retribusi Perizinan Tertentu dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut: 1. . DPMPTSP Raih Penghargaan Inovasi Tingkat Kota Palembang Tahun 2022. ABSTRAK: a. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan Izin ( Jika lengkap, permohonan disampaikan kepada Kepala Bidang. 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol. 4) Retribusi izin trayek. BUPATI MUARO JAMBI, Menimbang : a. Penertiban rekomendasi izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten; q. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi: 1. PENGAWASAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA Oleh : Randi Perdana Nasution Nim : 11475104870 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan izin trayek angkutan kota khususnya dalam pengawasan, perizinan dan penertiban. rekomendasi Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Perkotaan (Angkot); z. ABSTRAK: a. Surat Izin Praktek Dokter Umum 14. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu dalam wilayah kabupaten/kota. Izin Trayek Angkutan Perbatasan 36. Mobil Bus kecil (Kategori I) 150,000 c. Perpanjangan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Railink Pada Lintas Pelayanan Kualanamu-Medan: 2019: Peraturan Menteri: PM 21 TAHUN 2019 29 Mar 2019: Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2013 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum: 2019: Peraturan Menteri:. 000 per kendaraan; Mobil bus umum sedang, sebesar Rp. Artikel Sebelumnya. 501/MKP/2010 Pasal 6 Ayat 1. 250. Persyaratan : Surat Permohonan RPK; copy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) beserta Endos SIUPAL yg masih berlaku;Pemberian Izin trayek dan Izin usaha diberitahukan atau ditolak setelah memperhatikan pertimbangan selambat- lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. Beberapa ahli,Ikuti Lembaga OSS di Media Sosial: Kebijakan PrivasiRETRIBUSI IZIN TRAYEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUNGO Menimbang : a. Bahwa undang- undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan. Menurut Husaini dan Usman (2009:52) observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (realbilitas) dan keasihannya (validalitasnya). 000. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan. Izin Trayek adalah Izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. 75. H. 000,-15 (lima) tahun; b) mobil bus dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua betas) tempat duduk Rp. Hal-hal yang dilarang antara lain, memberikan layanan akses aplikasi ke perusahaan angkutan umum yang tidak memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, memberikan layanan aplikasi kepada perorangan, merekrut pengemudi, menetapkan tarif, dan memberikan promosi. SUBDIT 4 SUB DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA ANGKUTANLOGIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA PALEMBANG. Retribusi izin trayek termasuk golongan retribusi perizinan tertentu. Pasal 4 Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah. 15. 2 Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3. b. bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; b. BAB 111 PELIMPAHAN KEWENANGAN Pasal 4 Pelayanan Perizinan diselenggarakan oleh Dinas PMVPSP. [ Perluasan izin trayek / izin prinsip 6 bln AKDP,AJDP,taksi,pemadu moda dan ASK untuk Perusahaan Lama ] Izin Ditolak: 413: 0067649801052023030 2023-05-15 DPMPTSP Prov. E. 4) Retribusi izin trayek. a. Kesuksesan Pengobatan TB Jumlah Kasus TB Tercatat (100. Jika permohonan anda sudah lengkap, maka Surat Izin akan di segera di terbitkan. Izin Usaha Jasa Konstruksi 10. 2. Angkutan adalah pemindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan50. 2018. Ende Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Retribusi Mutu Komoditi Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Tim detikcom - detikOto Rabu, 06 Sep 2023 11:15 WIB Bus Sugeng Rahayu. Pasal 4 5. n. Izin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Perda No. Contoh Surat Rekomendasi Izin Trayek. PECANTATAN DAN PENDATAAN Sistem Cloud dan Server Register Manual BIAYA Ada Biaya . Surat Keterangan Identitas Pemilik Pemilik Kendaraan (salinan) Lihat Lainnya. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek Izin penyelenggarakan angkutan orang dalam trayek adalah izin untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan persetujuan pengoperasian bagi penyelenggara angkutan orang dalam trayek berupa izin bagi pemohon baru, pembaharuan masa berlaku, dan perubahan dokumen izin. Surat Rekomendasi Kampus Merdeka 7. Pada aturan tersebut, jenis bus berdasarkan jaringan trayek terdiri dari lima jenis, meliputi: 1. 142 unit atau 62,45%. "Evaluasi Kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Trayek di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu). bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf d Pasal 156 ayat (1) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Izin Trayek; c. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu 068 rekomendasi untuk izin pembangunan pelabuhan pengumpanan lokal. Daftar Perizinan. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. retribusi izin trayek. Retribusi izin trayek: Izin trayek a) mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk Rp. Bramanta, Heqqy Rioscar (2019) Implementasi Pasal 6 Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember). Non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; b. Menimbang : a. b. #KawanLaut, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan melepas seluruh Kontingen Olahraga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mengikuti turnamen olahraga dalam rangka. Adapun beberapa jenis tarif yang dikenakan dalam retribusi izin trayek sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Izin di Bidang Perhubungan adalah sebagai berikut: a. 000,-BAB VII. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan. id dari laman resmi Departemen Perhubungan RI, Kamis (15/12/2022), perusahaan bus pariwisata tetap membutuhkan persyaratan untuk trayek tetap dan teratur dengan memiliki Izin usaha angkutan dan Izin trayek. Surat Izin Praktek Dokter Spesialisdan Olah Raga, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan; - menyesuaikan nomenklatur dan pengaturan kembali Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - mengubah rujukan pasal pada Pasal 177; - penyesuaian legal drafting pada beberapa pasal 3. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) 1; 2; Maklumat Pelayanan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 1. Berikut ini adalah daftar lengkap sinonim izin menurut Tesaurus Bahasa Indonesia. bahwa Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8. Safores, Defkendri N. Mobil Bus Besar (Kategori III). d 15 orang) c. DokumentasiRETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang : a. 000,-) 25: Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) 26: Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen (ttd direktur di atas meterai Rp. Penataan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten; o. Kabupaten Gowa dapat disimpulkan bahwa (1 ) Penerbitan izin trayek yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa sudah berjalan dengan sesuai aturan atau biasa disebut juga dengan Standar Operasional Prosedur (S OP) dimana dalam melakukan pengurusan ataupun dengan perpanjangan surat izin trayek tidak begitu Dengan demikian, retribusi izin gangguan yang terdapat dalam Pasal 141 UU PDRD sudah tidak dapat dipungut lagi. Sistem, Mekanisme dan Prosedur. 12. Pesona Tiga Gili di Lombok Timur. Sumbar: RUSDI ANTONI [ Rekomendasi STNK Angkutan Penumpang Umum Kendaraan Bekas (Plat hitam ke plat kuning) ] Izin Disetujui: 414:c. Surat keputusan izin trayek; b. Selain sanksi administratif di atas, perusahaan angkutan umum juga dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam:[12] a. Angkutan adalah pemindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain denganDaerah, penyelenggaraan izin trayek sebagai salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Sabang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Izin Trayek; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 757 (4) Izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari: a. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan. 16. b. Untuk pengertian dari retribusi izin trayek Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. 000,00 per kendaraan per tahun; Angkutan. IJIN TRAYEK. Izin Pembuangan Limbah Cair 9. Peraturan Menteri Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan umum untuk melayani jaringan perdesaan,. Pelayanan Izin Trayek AKDP online diharapkan badan hukum menggunakan fasilitas tersebut untuk memberikan kemudahan dalam proses perizinan. 01:06. Besarannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. izin trayek Bidang Perhubungan oleh Dinas PekerJaan Perhubungan, Komrmikasi Informatika, termasuk kategori Hal ini terbukti dengan diperolehnya total Skor hasil angket 2633. Menandatangani surat persyaratan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek; 3. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dengan semakin dibutuhkannya sarana jasa pelayanan angkutan umum oleh masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten. Download citation file: 31. "Karena itu (Sugeng Rahayu) bus antar kota antar provinsi. 500 angkutan perkotaan (angkot) yang beroperasi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tidak diurus atau memperpanjang izin trayek. Petugas Teknis/ Pengelola Angkutan Kendaraan memproses pemhuatan Surat Rekomendasi / Pendapat Teknis Perpanjangan SK Izin Trayek (PPJSK Izin. Indonesia,. Hum, Agus Yulianto, SH M. Ternak Potong 2. c. Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP) 3. 30. . (Sekretaris Dinas PERKIMHUB) 21 Juni 2022. izin trayek angkutan kota yang nantinya di harapkan dapat menambah pendapatan daerah serta meminimlisir pelanggaran izin trayek angkutan kota di Kota Pekanbaru. [ Refresh Code ] Cek [ Refresh Code ] Cek. 8 Peraturan Daerah Tahun 2011 Nomor 42 ttg Retribusi Izin Trayek Hlm 8 dari 8 11. Retribusi Izin Trayek. untuk memberikan Izin Trayek dan Izin Operasi angkutan umum untuk jaringan trayek dan wilayah operasi yang menjadi kewenangannya; c. p. Izin Trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, meliputi : 1. 05. Pemungutan Retribusi izin trayek travel Pekanbaru- Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsinsi Riau No 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau belum optimal di karenakan masih banyaknya para pemilik atau pengusaha mobil angkutan Pekanbaru-. 11 Tahun 2015. (1) Setiap pengusaha angkutan umum di Daerah wajib memiliki Izin Trayek dari Bupati. Bagian Keempat Izin Insidentil Pasal 59 (1) Izin insidentil merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki; 36 (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1. Untuk Kartu pengawasan Izin Trayek berlaku selama 1 Tahun sejak KP Induk disahkan. (4)a. Izin Pendirian Rumah Bersalin 124 Joko Muji Subagiyo S. Retribusi izin trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada 1 (satu) atau beberapa trayek tertentu. Permenhub Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pengecualian Pembatasan Lalu Lintas Jalan Pada Kondisi Keamanan dan. Hubla60 - Sambut Harhubnas 2023, Ditjen Hubla Lepas Para Kontingen Olahraga Yang Akan Bertanding. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada aturan tersebut, jenis bus berdasarkan jaringan trayek terdiri dari lima jenis, meliputi: 1. U. (4) Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan terhadap pemberian izin baru, hilang atau rusak. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para lulusan STIP yang berkualitas dan memenuhi standar internasional. Salah satu aturan yang mengatur mengenai bus adalah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. 1. bahwa Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Perizinan di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan; b. Izin Trayek Angkutan Perbatasan 36. 889 unit atau 37,55%, sedangkan yang tidak memiliki trayek (tidak laik jalan) 3. 1601: Lihat. Izin Insidentil tidak termasuk sebagai objek Retribusi Izin Trayek. 6. Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian surat izin berlayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanaIzin Trayek Angkutan. Adapun Jam Operasional dari Bus Macito ini yaitu Setiap Hari Senin – Kamis Pukul 09. Konsep Dasar. Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan. tidak dalam trayek dan Izin Insidentil tidak termasuk RETRIBUSI IZIN TRAYEK NO JENIS IZIN Tarif Retribusi Pemberian Izin Dalam Trayek Izin Trayek Baru : a. Baca juga: Rangkaian Hari Perhubungan Nasional 2023, Dishub Badung Gelar Sosialisasi & Berbagi ke Panti Asuhan "Sesuai dengan UU Cipta Kerja, izin itu hanya dikeluarkan sekali, berlaku. Retribusi menurut UU no. Izin Usaha Persewaan Mobil 35. 17. Izin Insidentil adalah pemberian izin terhadap angkutan penumpang umum yang melintasi di luar dari trayeknya. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan umum untuk melayani jaringan perdesaan, jaringan kota, luar jaringan perdesaan dan angkutan perbatasan. 3) Pengaruh efektivitas penarikan retribusi izin trayek Bidang Perhubungan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran sebesar 64,02% dengan tingkat pengaruhnya kuat. 066 izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan; b. Nunukan terkait Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau dan Angkutan Penyeberangan Lintas Pelayaran dalam Kabupaten Nunukan masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan Undang-Undang Nor-nor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang RetribusiSurat Pernyataan BBN (Wajib jika nama pemohon dan nama di ijin trayek tidak sama) 24: Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen (ttd Direktur di atas meterai Rp. Kartu Pengawasan Izin Operasi : Maksimal 7 hari kerja setelah permohonan diterima. ABSTRAK PERATURAN. Download. pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. Password. Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan. salinan jawaban persetujuan pengoperasian kapal dan laporan realisasi pengoperasianIzin gangguan. Sos, wawancara Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, tanggal 8 Oktober 2014Dengan ini menyatakan bahwa saya menyanggupi dan memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Izin Trayek dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. izin trayek untuk angkutan penumpang dalam trayek dan teratur; persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas ( andalalin ) sertifikat standar penetapan penyelenggaraan utd kelas pertama di rs pemerintah; sertifikat standar penetapan penyelenggaraan utd kelas madya di rs pemerintah; surat keterangan penelitian; izin pengumpulan uang dan barangNasional / Publikasi / Seputar Dishub / Seputar OPD CIBINONG – Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor menyelenggarakan Peringatan Hari Perhubungan Nasional Tahun 2023 (Harhubnas) Tingkat Kabupaten Bogor pada Selasa (26/09/2023) di Lapangan Tegar Beriman. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ketrayek tetap dan teratur dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sekali dan hasilnya. Pasal 3 Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. . IZIN TRAYEK ( TIDAK BERBAYAR ) TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) IZIN PENYELENGGARAAN PAUD DAN. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengurus Numpang Uji Keluar Wilayah. Mobil Penumpang Umum 100,000 b.